BEKASI, LM – Anggota DPR RI dari Komisi XIII Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah segera membekukan izin operasional perusahaan taksi yang diduga terlibat dalam insiden kecelakaan di perlintasan sebidang Bekasi Timur, upadate terakhir 16 orang meninggal dunia.
Dia menilai peristiwa tersebut bukan sekadar kecelakaan kereta biasa, melainkan harus dilihat dalam konteks keselamatan publik yang lebih luas.
Kecelakaan melibatkan Kereta Api (KA) jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya dan Kereta Rel Listrik (KRL) terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, yang sempat mengganggu perjalanan dan aktivitas perkeretaapian di jalur tersebut.
Rieke menegaskan peristiwa tersebut tidak bisa dipandang sebagai kecelakaan biasa karena menimbulkan korban jiwa dan luka dalam jumlah besar.
Rieke bahkan menyebut terdapat sekitar 15 korban meninggal dunia dan lebih dari 90 orang luka-luka, serta potensi kerugian negara yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
“Itu nyawa loh, 15 orang, 90 orang di rumah sakit, luka. Berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar kerugian negara,” kata Rieke seperti dikutip dari akun instagram riekediahp, Rabu (29/4/2026).
Rieke menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, keselamatan dalam transportasi publik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin negara.
“Persoalan keselamatan penumpang adalah persoalan HAM warga negara, karena setiap rakyat berhak melakukan mobilitas dengan transportasi publik dalam keadaan aman,” katanya saat ditemui di perlintasan Ampera, Rabu (29/4/2026).
Kendati demikian, ia juga menyoroti dugaan keterkaitan dengan perusahaan transportasi, yakni Green SM. Rieke menilai ada sejumlah kejanggalan dalam proses perizinan hingga operasional perusahaan tersebut di Indonesia.
Ia mengungkapkan, perusahaan yang satu grup dengan pabrikan otomotif Vinfast asal Vietnam itu diduga mengajukan izin pada Januari 2024 dan memperoleh Nomor Induk Berusaha melalui sistem OSS pada Maret 2024. Dalam waktu relatif singkat, perusahaan tersebut sudah mulai beroperasi di sejumlah kota besar seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Makassar.
“Saya melihat ada satu kejanggalan, ada indikasi kejanggalan bagaimana di tengah taksi Indonesia sendiri dalam keadaan cengap-cengap susah mau bertahan, tiba-tiba ada perusahaan taksi dari luar dengan izin yang mudah,” katanya.
Lebih lanjut, Rieke juga meminta agar audit menyeluruh dilakukan terhadap sistem transportasi, termasuk proses perizinan perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut.
“Sekali lagi bagaimana mungkin perusahaan sebesar ini dengan armada kalau tidak salah sekitar 10.000 targetnya akan ada armadanya di 2025. Saya tidak tahu tercapai atau tidak, tapi intinya adalah persoalan ini bukan hanya persoalan kecelakaan biasa. Kalau sudah terjadi berkali-kali, berarti armadanya juga ada masalah. Sudahkah melalui uji operasional layak yang disebut dengan fine test segala macam, sudahkah melampaui itu atau belum?” katanya.
Rieke juga mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki kemungkinan praktik predatory pricing oleh perusahaan tersebut. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berkaitan dengan keselamatan dan persaingan usaha.
“Saya mendesak bekukan izin operasional setidaknya kalau tidak dicabut karena kita menunggu investigasi yang lebih mendalam. Tapi bekukan dulu izin operasional Green SM sampai urusan ini bisa terang benderang,” tegasnya.
Selain itu, Rieke juga menyoroti perlunya perbaikan menyeluruh dalam ekosistem perkeretaapian nasional, termasuk penanganan perlintasan sebidang yang dinilai masih rawan kecelakaan.
Ia mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah menyiapkan anggaran untuk penanganan perlintasan kereta api. Namun, ia meminta agar realisasi program tersebut dipercepat.
Rieke turut memberikan apresiasi kepada petugas di lapangan, termasuk PT KAI dan tim evakuasi yang telah bekerja keras menangani dampak kecelakaan.
“Kita beri dukungan kepada seluruh pihak yang sudah bekerja keras. Indonesia harus tetap solid, kepentingan nasional harus menjadi prioritas,” pungkasnya. (WAN)
