BEKASI, LM – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, melakukan kunjungan kerja ke Kota Bekasi untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (21/1/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan Didampingi Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe beserta jajaran Pemerintah Kota Bekasi.
Zulkifli Hasan mendatangi sejumlah titik strategis, diantaranya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Duren Jaya 4, Karya Guna 2 Kampus A, SMAN 18 Kota Bekasi, serta SMAN 8 Kota Bekasi.
Selama peninjauan, Menko Pangan melihat secara langsung proses penyediaan makanan, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Ia juga berdialog dengan pengelola SPPG dan pihak sekolah guna memperoleh gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan di lapangan.
“Program ini bukan hanya soal pembagian makanan, tetapi juga memastikan kandungan gizinya sesuai standar dan tepat sasaran,” ujar Zulkifli Hasan.
Selanjutnya, Menko Zulkifli Hasan cek lokasi pengelolaan sampah di Bantar Gebang dari TPST Bantargebang hingga Polder Ciketing Udik bersama Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe.
Pemerintah menegaskan perlunya menentukan prioritas penanganan lebih dulu karena masyarakat tidak bisa terus menunggu, sementara persoalan sampah harus ditangani cepat dan tegas agar tidak semakin berdampak.
Sementara itu, Tri Adhianto menjelaskan bahwa dengan mencontoh negara seperti Tiongkok, pengelolaan sampah dapat dilakukan di tengah kota maupun kawasan elit tanpa bau (zero odor) melalui teknologi pengolahan yang modern, termasuk penanganan mikroplastik.
Infrastruktur pendukung seperti air dan lingkungan sekitar sudah tersedia, sehingga yang dibutuhkan kini adalah komitmen, semangat, dan keberanian mempercepat proses, termasuk administrasi yang selama ini memakan waktu bertahun-tahun namun sebenarnya bisa dipangkas menjadi hitungan bulan.
Dengan langkah ini, Bekasi optimistis siap menjadi daerah terdepan dalam pengelolaan sampah yang bersih, cepat, dan berkelanjutan.
“Yang paling penting itu prioritasnya harus jelas. Masyarakat tidak mau terus menunggu, karena kalau terlambat persoalannya makin besar. Kita sudah melihat contoh di negara lain seperti Tiongkok, pengelolaan sampah bisa dilakukan di tengah kota dan kawasan elit tanpa bau sama sekali. Artinya, ini bisa kita lakukan di Bekasi. Infrastruktur sudah ada, teknologinya ada, sekarang tinggal komitmen dan semangat kita untuk mempercepat, termasuk memangkas proses administrasi yang selama ini terlalu lama. Kalau kita serius, hitungan tahun bisa kita pangkas jadi hitungan bulan.” jelas Tri. (MER)
