BOGOR, LM – Komisi IV DPRD Kota Bogor bersama Dinas Pendidikan menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka evaluasi anggaran Tahun 2026 serta evaluasi pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Rapat kerja ini dihadiri oleh seluruh anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor dan jajaran Dinas Pendidikan Kota Bogor.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur. Dalam pengantarnya, Fajar menegaskan pentingnya fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran sektor pendidikan.
Menurut Fajar, evaluasi ini menjadi bagian strategis untuk memastikan bahwa alokasi anggaran pendidikan 2026 benar-benar selaras dengan kebutuhan riil di lapangan. Termasuk berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Kota Bogor.
Dalam pembahasan anggaran, Komisi IV menyoroti sejumlah program prioritas Dinas Pendidikan. Mulai dari peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta program peningkatan mutu pembelajaran.
“Kami di Komisi IV DPRD Kota Bogor, menekankan agar setiap program yang direncanakan memiliki indikator kinerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung bagi peserta didik,” kata Fajar.
Selain evaluasi anggaran, rapat kerja juga membahas pelaksanaan SPMB yang telah berjalan. Komisi IV mencermati berbagai aspek, mulai dari kesiapan sistem, mekanisme zonasi, transparansi proses seleksi, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Komisi IV mendorong Dinas Pendidikan untuk terus melakukan penyempurnaan sistem SPMB agar pelaksanaannya semakin objektif, adil, dan akuntabel.
Sementara itu, Ketua Komisi IV menegaskan bahwa masukan dan catatan dari DPRD merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di Kota Bogor.
“Komisi IV berkomitmen mengawal kebijakan dan anggaran pendidikan agar benar-benar berpihak pada kepentingan peserta didik, orang tua, serta tenaga pendidik,” ujarnya.
Rapat kerja berlangsung dalam suasana konstruktif dan dialogis, dengan adanya pemaparan dari Dinas Pendidikan serta tanggapan dan rekomendasi dari anggota Komisi IV.
Hasil rapat ini akan menjadi bahan tindak lanjut bagi Komisi IV DPRD Kota Bogor dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi di bidang kesejahteraan rakyat, khususnya sektor pendidikan. (MER)
